MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111/PMK.03/2014
TENTANG
KONSULTAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai konsultan pajak telah diatur
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005;
b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan
akuntabilitas konsultan pajak serta untuk memperjelas hak
dan kewajiban konsultan pajak perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut
pada huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008
tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
Seorang Kuasa;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KONSULTAN
PAJAK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa
konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Izin Praktik adalah Izin Praktik Konsultan Pajak yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang
ditunjuk.
3. Kartu Izin Praktik adalah kartu tanda pengenal diri atau
identitas sebagai Konsultan Pajak untuk memberikan jasa
konsultasi perpajakan.
4. Sertifikat Konsultan Pajak adalah surat keterangan tingkat
keahlian sebagai Konsultan Pajak.
5. Sertifikasi Konsultan Pajak adalah kegiatan yang
dilaksanakan untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak.
6. Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak adalah
panitia yang dibentuk oleh Menteri Keuangan untuk
menyelenggarakan Sertifikasi Konsultan Pajak.
7. Asosiasi Konsultan Pajak adalah organisasi profesi
Konsultan Pajak yang bersifat nasional.
8. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang
diterbitkan Direktur Jenderal Pajak bagi Asosiasi Konsultan
Pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.
9. Akademisi adalah orang yang berkecimpung dalam bidang
pendidikan perpajakan dan berafiliasi dengan perguruan
tinggi.
10. Praktisi di bidang perpajakan adalah orang yang mempunyai
Izin Praktik atau Sertifikat Konsultan Pajak.
BAB II
PERSYARATAN KONSULTAN PAJAK
Pasal 2
(1) Setiap orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan
Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. bertempat tinggal di Indonesia;
c. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada
Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik
Negara/Daerah;
d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari instansi yang berwenang;
e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
f. menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang
terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan
g. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.
(2) Dalam hal orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang
yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat
Jenderal Pajak dan mengundurkan diri sebagai Pegawai
Negeri Sipil sebelum mencapai batas usia pensiun, selain
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), yang bersangkutan juga harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
atas permintaan sendiri; dan
b. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung
sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3) Dalam hal orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, selain harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), yang bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20
(dua puluh) tahun di Direktorat Jenderal Pajak;
b. selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak
tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian;
c. mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor
Direktorat Jenderal Pajak dengan memperoleh hak
pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
d. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung
sejak tanggal surat keputusan pensiun.
BAB III
IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK
Pasal 3
(1) Untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak, seorang
Konsultan Pajak yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mempunyai
Izin Praktik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak
atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan
secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri
dengan:
a. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat
pendidikan yang dibuat dengan menggunakan format
sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;
b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi
oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
d. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih
ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
f. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
g. surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau
jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha
Milik Negara/Daerah yang dibuat dengan menggunakan
format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini;
h. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf f yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi
Konsultan Pajak; dan
i. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk
melaksanakan peraturan perundang-undangan
perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya
yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(4) Dalam hal Konsultan Pajak adalah orang yang pernah
mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau
pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format
sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini, dan harus dilampiri dengan:
a. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat
pendidikan yang dibuat dengan menggunakan format
sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi
oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
d. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih
ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
f. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
g. surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau
jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha
Milik Negara/Daerah sesuai dengan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
h. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf f yang telah dilegaliaasi oleh Ketua Umum Asosiasi
Konsultan Pajak;
i. fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri atau
surat keputusan pensiun; dan
j. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk
melaksanakan peraturan perundang-undangan
perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya
yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
Pasal 4
(1) Izin Praktik yang diberikan kepada Konsultan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
a. Izin Praktik tingkat A;
b. Izin Praktik tingkat B; dan
c. Izin Praktik tingkat C.
(2) Izin Praktik tingkat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan kepada Konsultan Pajak yang memiliki
Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A.
(3) Izin Praktik tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diberikan kepada Konsultan Pajak yang memiliki
Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B.
(4) Izin Praktik tingkat C sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diberikan kepada Konsultan Pajak yang memiliki
Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C.
(5) Izin Praktik berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
(6) Izin Praktik hanya dapat dipergunakan oleh orang yang
namanya tercantum dalam keputusan tentang Izin Praktik
dan tidak dapat dipindahtangankan atau diwariskan,
termasuk diwaralabakan atau yang sejenisnya.
Pasal 5
(1) Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
diberikan mulai dari Izin Praktik tingkat A, kecuali bagi
pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Izin Praktik
diberikan sesuai dengan hasil kegiatan penyetaraan tingkat
sertifikasi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak oleh
Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
(2) Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi secara berjenjang.
(3) Untuk mendapatkan peningkatan Izin Praktik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
a. telah berpraktik sebagai Konsultan Pajak paling singkat
12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal
diterbitkannya keputusan tentang Izin Praktik terakhir;
dan
b. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak dengan tingkat
keahlian yang lebih tinggi dari Sertifikat Konsultan Pajak
yang digunakan untuk memperoleh Izin Praktik terakhir.
(4) Konsultan Pajak yang bermaksud meningkatkan Izin Praktik
dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus menyampaikan permohonan kepada
Direktur Jenderal Pajak.
(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat
dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri
dengan:
a. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah
dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi
Konsultan Pajak;
b. salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin
Praktik terakhir;
c. Kartu Izin Praktik terakhir;
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
e. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih
ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
f. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf f yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi
Konsultan Pajak.
Pasal 6
(1) Permohonan untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan permohonan untuk
peningkatan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (4) harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak
tanggal diterbitkannya Sertifikat Konsultan Pajak.
(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya permohonan secara lengkap, memutuskan
untuk menyetujui atau menolak.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetujui, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang
ditunjuk menerbitkan keputusan tentang Izin Praktik.
(4) Format keputusan tentang Izin Praktik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan format
sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetujui, kepada pemohon diterbitkan salinan keputusan
tentang Izin Praktik.
(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak disetujui, kepada pemohon disampaikan
pemberitahuan secara tertulis beserta alasan penolakan.
(7) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat suatu
keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dianggap disetujui.
Pasal 7
(1) Terhadap Konsultan Pajak yang telah diberikan Izin Praktik,
diterbitkan Kartu Izin Praktik.
(2) Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk
menerbitkan Kartu Izin Praktik.
(3) Format Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
(4) Jangka waktu masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Praktik.
(5) Sebelum jangka waktu masa berlaku Kartu Izin Praktik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Konsultan
Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur
Jenderal Pajak untuk mendapatkan perpanjangan masa
berlaku Kartu Izin Praktik.
(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat
dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri
dengan Kartu Izin Praktik dan pas foto terakhir berwarna
dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 2
(dua) lembar.
(7) Perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik diberikan
dalam hal Konsultan Pajak tidak sedang menjalani masa
pembekuan Izin Praktik.
(8) Dalam hal permohonan perpanjangan masa berlaku Kartu
Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui,
dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja sejak permohonan diterima secara lengkap diterbitkan
Kartu Izin Praktik.
(9) Dalam hal Kartu Izin Praktik telah berakhir masa berlakunya
dan tidak diajukan permohonan untuk dilakukan
perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada
Konsultan Pajak dikenai teguran tertulis oleh Direktorat
Jenderal Pajak.
BAB IV
SERTIFIKAT KONSULTAN PAJAK
Pasal 8
Sertifikat Konsultan Pajak sebagai persyaratan untuk menjadi
Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf g terdiri atas:
a. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, yaitu Sertifikat
Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk
memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak
orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang
berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan
penghindaran pajak berganda dengan Indonesia;
b. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B, yaitu Sertifikat
Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk
memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak
orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan
hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali
kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha
Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang
mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda
dengan Indonesia; dan
c. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C, yaitu Sertifikat
Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk
memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak
orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan
hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Pasal 9
Untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, orang perseorangan harus:
a. memiliki ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) program
studi perpajakan dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh
Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
b. lulus ujian Sertifikasi Konsultan Pajak; atau
c. mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi
pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
Pasal 10
(1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a berhak memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak
tingkat A.
(2) Untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A,
orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Panitia
Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak dan harus
dilampiri dengan fotokopi ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma
IV (D-IV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang
telah dilegalisasi.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak disetujui, kepada pemohon disampaikan
pemberitahuan secara tertulis beserta alasan penolakan.
Pasal 11
(1) Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf b meliputi ujian Sertifikasi Konsultan
Pajak tingkat A, ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat B,
dan ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat C.
(2) Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam
setahun.
Pasal 12
Untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), orang perseorangan harus
mendaftarkan diri ke Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan
Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:
a. untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat A,
orang perseorangan harus memiliki ijazah paling rendah
Diploma III (D-III) program studi akuntansi atau program
studi perpajakan, atau ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV
(D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau
perguruan/sekolah tinggi kedinasan.
b. untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat B,
orang perseorangan harus:
1) memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A; dan
2) memiliki ijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau Diploma
IV (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau
perguruan/sekolah tinggi kedinasan.
c. untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat C,
orang perseorangan harus:
1) memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B; dan
2) memiliki ijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau Diploma
IV (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau
perguruan/sekolah tinggi kedinasan.
Pasal 13
(1) Untuk mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi
Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf c, pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak
mengajukan permohonan pendaftaran kegiatan penyetaraan
tingkat sertifikasi Konsultan Pajak kepada Panitia
Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak yang dilampiri
dengan fotokopi surat keputusan pensiun pegawai Direktorat
Jenderal Pajak.
(2) Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berhak memperoleh
Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, Sertifikat Konsultan
Pajak tingkat B, atau Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C
sesuai dengan hasil kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi
Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara
Sertifikasi Konsultan Pajak.
BAB V
PANITIA PENYELENGGARA
SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK
Pasal 14
(1) Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara
Sertifikasi Konsultan Pajak.
(2) Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun, dan dapat diperpanjang.
(3) Struktur organisasi Panitia Penyelenggara Sertifikasi
Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari:
a. komite pengarah; dan
b. komite pelaksana.
Pasal 15
(1) Komite pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (3) huruf a berwenang:
a. menentukan struktur organisasi komite pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b;
b. menentukan materi dan soal ujian Sertifikasi Konsultan
Pajak dan kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi
pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
c. menentukan kriteria kelulusan peserta ujian Sertifikasi
Konsultan Pajak;
d. menetapkan biaya Sertifikasi Konsultan Pajak;
e. mengevaluasi penyelenggaraan Sertifikasi Konsultan
Pajak;
f. menyelesaikan perselisihan yang timbul pada Komite
Pelaksana;
g. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat
terkait penyelenggaraan Sertifikasi Konsultan Pajak;
h. menunjuk akuntan publik yang melakukan audit atas
laporan keuangan Panitia Penyelenggara Sertifikasi
Konsultan Pajak berdasarkan usulan komite pelaksana;
i. menentukan kriteria dan menetapkan perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a; dan
j. menentukan kriteria penetapan tingkat sertifikasi bagi
pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
(2) Susunan keanggotaan komite pengarah meliputi:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(3) Keanggotaan komite pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang
yang terdiri dari:
a. 2 (dua) orang pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang
diusulkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
b. 1 (satu) orang pejabat Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pajak yang diusulkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan;
c. 1 (satu) orang pejabat Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan yang diusulkan oleh Inspektur Jenderal
Kementerian Keuangan;
d. 2 (dua) orang pengurus pusat dari Asosiasi Konsultan
Pajak yang ditunjuk oleh ketua umum Asosiasi Konsultan
Pajak;
e. 2 (dua) orang perwakilan dari kalangan akademisi; dan
f. 1 (satu) orang praktisi di bidang perpajakan.
(4) Ketua Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijabat oleh anggota Komite Pengarah yang merupakan
perwakilan Direktorat Jenderal Pajak dan Sekretaris Komite
Pengarah dijabat oleh anggota Komite Pengarah yang berasal
dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.
(5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf
b, dan huruf c ditunjuk dan diangkat secara ex officio
sebagai anggota komite pengarah.
(6) Perwakilan dari kalangan akademisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf e dan praktisi di bidang perpajakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f ditunjuk oleh
Menteri Keuangan.
(7) Anggota komite pengarah harus memenuhi kriteria sebagai
berikut:
a. memiliki keahlian di bidang perpajakan;
b. tidak pernah dipidana penjara atau kurungan; dan
c. tidak dalam status terpidana.
Pasal 16
(1) Komite pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (3) huruf b berwenang:
a. mengumpulkan dan mengelola materi dan soal ujian
Sertifikasi Konsultan Pajak dan kegiatan penyetaraan
tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat
Jenderal Pajak;
b. memungut dan mengelola biaya Sertifikasi Konsultan
Pajak;
c. menetapkan waktu dan lokasi penyelenggaraan ujian
Sertifikasi Konsultan Pajak dan kegiatan penyetaraan
tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat
Jenderal Pajak;
d. menyelenggarakan Sertifikasi Konsultan Pajak;
e. melakukan penilaian hasil ujian Sertifikasi Konsultan
Pajak dan kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi
pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
f. menetapkan kelulusan peserta ujian Sertifikasi Konsultan
Pajak;
g. menetapkan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai
Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
oleh komite pengarah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) huruf i; dan
h. menerbitkan Sertifikat Konsultan Pajak.
(2) Struktur organisasi dan anggota komite pelaksana diusulkan
oleh ketua umum Asosiasi Konsultan Pajak.
(3) Anggota komite pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki keahlian di bidang perpajakan;
b. tidak pernah dipidana penjara atau kurungan;
c. tidak dalam status terpidana; dan
d. tidak sedang bekerja pada instansi pemerintah.
(4) Komite pelaksana bertanggung jawab kepada komite
pengarah.
Pasal 17
(1) Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
(2) Pengelolaan keuangan Panitia Penyelenggara Sertifikasi
Konsultan dilakukan secara mandiri, transparan dan
akuntabel oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan.
(3) Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak wajib
membuat laporan keuangan setiap tahun.
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan kepada
Menteri Keuangan paling lambat akhir bulan April tahun
berikutnya.
BAB VI
ASOSIASI KONSULTAN PAJAK
Pasal 18
Konsultan Pajak berhimpun dalam wadah Asosiasi Konsultan
Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak.
Pasal 19
(1) Untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada
Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18, Asosiasi Konsultan Pajak harus memenuhi
persyaratan dan menyampaikan permohonan kepada
Direktur Jenderal Pajak.
(2) Persyaratan untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak yang
terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
c. mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh
rapat anggota;
d. memiliki program pengembangan profesional
berkelanjutan;
e. memiliki kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak;
f. memiliki Dewan Kehormatan yang berfungsi untuk
mengawasi, memeriksa dan menyelesaikan dugaan
pelanggaran kode etik dan standar profesi Konsultan
Pajak oleh anggota asosiasi.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri
dengan:
a. akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;
b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
c. susunan pengurus pusat dan cabang yang telah disahkan
oleh rapat anggota;
d. daftar anggota dan fotokopi Kartu Izin Praktik anggota
yang masih berlaku;
e. program pengembangan profesional berkelanjutan; dan
f. kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak.
(4) Atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Direktur
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar.
(5) Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan pencabutan
Surat Keterangan Terdaftar dalam hal Asosiasi Konsultan
Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf
e.
Pasal 20
(1) Asosiasi Konsultan Pajak yang telah mendapatkan Surat
Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (4) berwenang:
a. menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesional
berkelanjutan dan menerbitkan daftar realisasi kegiatan
pengembangan profesional berkelanjutan bagi
anggotanya;
b. membentuk dewan kehormatan yang bertugas melakukan
pemeriksaan terhadap Konsultan Pajak yang diduga
melakukan pelanggaran terhadap kode etik Konsultan
Pajak dan/atau standar profesi Konsultan Pajak;
c. menyampaikan usulan pengenaan sanksi dalam hal
Konsultan Pajak yang diperiksa dinyatakan bersalah
melanggar kode etik Konsultan Pajak dan/atau standar
profesi Konsultan Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak;
dan
d. menerbitkan surat keputusan mengenai keanggotaan
Asosiasi Konsultan Pajak dan kartu tanda anggota
Asosiasi Konsultan Pajak.
(2) Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib membuat laporan keuangan setiap tahun.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan kepada
Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir bulan April
tahun berikutnya.
Pasal 21
(1) Asosiasi Konsultan Pajak yang akan diberikan wewenang
untuk menunjuk anggotanya untuk menjadi anggota komite
pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
huruf d serta untuk mengusulkan struktur organisasi dan
anggota komite pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2), diusulkan oleh Direktur Jenderal Pajak
kepada Menteri Keuangan.
(2) Dalam rangka pengusulan Asosiasi Konsultan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal
Pajak mempertimbangkan tata kelola organisasi yang baik
dan jumlah keanggotaan dari Asosiasi Konsultan Pajak.
(3) Atas usulan Direktur Jenderal Pajak, Menteri Keuangan
menetapkan 1 (satu) Asosiasi Konsultan Pajak yang
diberikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Tata kelola organisasi yang baik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pajak.
BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PAJAK
Pasal 22
Konsultan Pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di
bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
Pasal 23
Konsultan Pajak wajib:
a. memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
b. mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada
standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh
Asosiasi Konsultan Pajak;
c. mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan
yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan
Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan
profesional berkelanjutan;
d. menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak; dan
e. memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada
nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan
bukti perubahan dimaksud.
Pasal 24
(1) Kewajiban untuk mengikuti kegiatan pengembangan
profesional berkelanjutan dan memenuhi satuan kredit
pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dihitung mulai bulan
Januari tahun berikutnya setelah diterbitkannya Izin
Praktik.
(2) Kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang
wajib diikuti oleh Konsultan Pajak terdiri atas:
a. pengembangan profesional berkelanjutan terstruktur,
yaitu kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan
yang dilaksanakan Konsultan Pajak pada saat mengikuti
konferensi, seminar, lokakarya, diskusi panel, pelatihan
atau kursus dalam bidang perpajakan; dan
b. pengembangan profesional berkelanjutan tidak
terstruktur, yaitu kegiatan pengembangan profesional
berkelanjutan yang dilaksanakan Konsultan Pajak pada
saat berpartisipasi dalam kegiatan berorganisasi yang
diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak.
(3) Jumlah satuan kredit pengembangan profesional
berkelanjutan yang wajib dipenuhi oleh Konsultan Pajak
setiap tahun adalah sebagai berikut:
a. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak
tingkat A wajib mencapai 20 (dua puluh) satuan kredit
pengembangan profesional berkelanjutan yang terdiri dari
paling rendah 16 (enam belas) satuan kredit
pengembangan profesional berkelanjutan terstruktur dan
4 (empat) satuan kredit pengembangan profesional
berkelanjutan tidak terstruktur.
b. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak
tingkat B wajib mencapai 40 (empat puluh) satuan kredit
pengembangan profesional berkelanjutan yang terdiri dari
paling rendah 32 (tiga puluh dua) satuan kredit
pengembangan profesional berkelanjutan terstruktur dan
8 (delapan) satuan kredit pengembangan profesional
berkelanjutan tidak terstruktur.
c. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak
tingkat C wajib mencapai 60 (enam puluh) satuan kredit
pengembangan profesional berkelanjutan yang terdiri dari
paling rendah 48 (empat puluh delapan) satuan kredit
pengembangan profesional berkelanjutan terstruktur dan
12 (dua belas) satuan kredit pengembangan profesional
berkelanjutan tidak terstruktur.
(4) Bobot kredit berbagai bentuk kegiatan pengembangan
profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak sesuai pedoman
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(5) Asosiasi Konsultan Pajak wajib menerbitkan daftar realisasi
kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan untuk
masing-masing Konsultan Pajak anggotanya setiap tahun.
(6) Konsultan Pajak dapat mengajukan penyetaraan jumlah
satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan
kepada Asosiasi Konsultan Pajak tempat yang bersangkutan
berhimpun apabila mengikuti kegiatan pengembangan
profesional berkelanjutan yang diselenggarakan oleh selain
Asosiasi Konsultan Pajak tempat yang bersangkutan
berhimpun.
Pasal 25
(1) Konsultan Pajak wajib menyampaikan laporan tahunan
Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf d kepada Direktur Jenderal Pajak setiap tahun.
(2) Laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. memuat jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak
yang telah diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan
yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
b. melampirkan daftar realisasi kegiatan pengembangan
profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (5) bagi Konsultan Pajak yang telah wajib
mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan; dan
c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi
Konsultan Pajak yang masih berlaku.
(3) Laporan tahunan Konsultan Pajak disampaikan kepada
Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun
pajak berikutnya.
(4) Konsultan Pajak yang membentuk suatu persekutuan
dengan Konsultan Pajak lainnya wajib menyampaikan
laporan tahunan Konsultan Pajak atas nama masing-masing
konsultan.
BAB VIII
TEGURAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN IZIN PRAKTIK
Pasal 26
Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang
memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan Izin
Praktik, dan menetapkan pencabutan Izin Praktik.
Pasal 27
(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
diberikan dalam hal Konsultan Pajak melakukan tindakan
sebagai berikut:
a. tidak mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan/atau
standar profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf b;
b. memberikan jasa konsultasi tidak sesuai dengan tingkat
keahliannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
c. tidak memenuhi satuan kredit pengembangan profesional
berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (3);
d. tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
e. tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 2 (dua)
tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan
tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf d; atau
f. tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang
Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (9).
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a diberikan setelah mempertimbangkan usulan dari Asosiasi
Konsultan Pajak.
Pasal 28
(1) Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ditetapkan dalam hal:
a. Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a,
huruf b, atau huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak pemberian teguran tertulis;
b. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
c, atau huruf d selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
c. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
c, atau huruf d sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu
3 (tiga) tahun terakhir;
d. Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan
Pajak selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yang
dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d;
e. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan
Konsultan Pajak dalam waktu dalam 3 (tiga) bulan sejak
pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
Pasal 27 ayat (1) huruf d;
f. Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk
memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (tiga)
bulan sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f diberikan; atau
g. Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa
konsultasi ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak
pidana di bidang perpajakan.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g dalam hal Konsultan Pajak telah melaporkan
dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dari Wajib Pajak
yang diberikan jasa konsultasi kepada Direktur Jenderal
Pajak.
(3) Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan selama 3 (tiga) bulan.
(4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3), pembekuan Izin
Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
ditetapkan selama berlangsungnya proses penyidikan
dan/atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak dan/atau
Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi.
(5) Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dicabut dalam hal:
a. proses penyidikan dan/atau penuntutan terhadap
Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa
konsultasi dihentikan; atau
b. Konsultan Pajak dan/atau Wajib Pajak yang diberikan
jasa konsultasi dinyatakan tidak bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
(6) Konsultan Pajak dilarang memberikan jasa konsultasi di
bidang perpajakan pada saat menjalani masa pembekuan
Izin Praktik.
Pasal 29
(1) Pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ditetapkan dalam hal:
a. Konsultan Pajak meninggal dunia;
b. Konsultan Pajak memindahtangankan atau mewariskan
Izin Praktik kepada orang lain termasuk mewaralabakan
atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (6);
c. Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa
konsultasi di bidang perpajakan dinyatakan bersalah
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
d. Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a,
huruf b, atau huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak penetapan pembekuan Izin Praktik;
e. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
c, atau huruf d selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
f. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
c, atau huruf d sebanyak 4 (empat) kali dalam jangka
waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
g. Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan
Pajak selama 4 (empat) tahun berturut-turut yang
dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d;
h. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan
Konsultan Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak
penetapan pembekuan Izin Praktik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e;
i. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang
perpajakan pada saat menjalani masa pembekuan Izin
Praktik;
j. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang
perpajakan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan
perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf a;
k. Konsultan Pajak mengundurkan diri selaku Konsultan
Pajak;
l. Konsultan Pajak terbukti bekerja/menjabat pada instansi
Pemerintah/Negara atau Badan Usaha Milik
Negara/Daerah; atau
m. Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk
memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (tiga)
bulan sejak pembekuan Izin Praktik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f ditetapkan.
(2) Konsultan Pajak yang dikenakan pencabutan Izin Praktik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan
huruf j tidak dapat mengajukan kembali permohonan Izin
Praktik.
(3) Konsultan Pajak yang dikenakan pencabutan Izin Praktik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf l, atau
huruf m dapat mengajukan kembali permohonan Izin Praktik
dimulai dari Izin Praktik tingkat A dengan memperhatikan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).
Pasal 30
(1) Konsultan Pajak yang dikenakan pembekuan atau
pencabutan Izin Praktik, dapat mengajukan keberatan
kepada Direktur Jenderal Pajak.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan
Direktur Jenderal Pajak tentang pembekuan atau
pencabutan Izin Praktik dikirim, disertai dengan alasan yang
menjadi dasar pengajuan keberatan.
(3) Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas
pengajuan keberatan terhadap penetapan pembekuan Izin
Praktik atau pencabutan Izin Praktik dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan keberatan
diterima.
(4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa
mengabulkan, menolak, atau tidak dapat menerima.
(5) Apabila sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal Pajak belum
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
dianggap dikabulkan.
(6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
membatalkan keputusan mengenai pembekuan atau
pencabutan Izin Praktik.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
1. Permohonan Izin Praktik yang diajukan dengan lengkap
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia.
2. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak
ditiadakan sampai dengan ditetapkannya Panitia
Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
3. Bagi peserta ujian Sertifikasi Konsultan Pajak berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003
tentang Konsultan Pajak Indonesia yang sampai dengan
berlakunya Peraturan Menteri ini masih harus memenuhi
kredit ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, dapat mengajukan
penyetaraan jumlah kredit yang telah diperoleh kepada
Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak dan
melanjutkan keikutsertaan dalam ujian Sertifikasi Konsultan
Pajak yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara
Sertifikasi Konsultan Pajak dengan tetap memperhatikan
ketentuan batas waktu mengulang sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia.
4. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktik yang
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib
melakukan pendaftaran ulang paling lambat 6 (enam) bulan
sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
5. Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4
dilakukan dengan menyampaikan formulir pendaftaran
ulang kepada Direktur Jenderal Pajak yang dibuat dengan
menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan
melampirkan:
a. surat Izin Praktik Konsultan Pajak terakhir; dan
b. pas foto terakhir berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 3
(tiga) lembar.
6. Konsultan Pajak yang telah melakukan pendaftaran ulang
sebagaimana dimaksud pada angka 4, wajib menyampaikan
fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f
yang telah dilegalisasi oleh ketua umum Asosiasi Konsultan
Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 (satu)
tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Praktik.
7. Konsultan Pajak yang tidak melakukan pendaftaran ulang
sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau tidak
menyampaikan fotokopi surat keputusan keanggotaan
Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada
angka 6, Izin Praktiknya dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 29.
8. Pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dimulai 6 (enam) bulan
sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
BAB X
PENUTUP
Pasal 32
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003
tentang Konsultan Pajak Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 33
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juni 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD
CHATIB BASRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 761
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar