PP Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

PP Nomor 62 Tahun 2012

Contoh Soal Latihan Ujian Advokat PERADI - Ep.04 - Dengan Pembahasan Jawaban

Contoh Soal Latihan Ujian Advokat PERADI - Ep.04 - Dengan Pembahasan Jawaban

Contoh Soal Latihan Ujian Advokat PERADI - Ep.03

Contoh Soal Latihan Ujian Advokat PERADI - Ep.03

Contoh Soal Latihan Ujian Advokat PERADI - Ep.02

Contoh Soal Latihan Ujian Advokat PERADI - Ep.02

Contoh Soal Latihan Ujian Advokat PERADI - Ep.01

Contoh Soal Latihan Ujian Advokat PERADI

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF NEGATIF SEBAGAI CARA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF NEGATIF SEBAGAI CARA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

PLEIDOI (PEMBELAAN) Prof Miranda Swaray Gultom, S.E., MA, Ph.D. Pada Persidangan persidangan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2012) (Terdakwa kasus dugaan suap pemilihan DGS BI tahun 2004)

PLEIDOI (PEMBELAAN) Prof Miranda Swaray Gultom, S.E., MA, Ph.D. Pada Persidangan persidangan Tipikor, Jl HR...

BAGAIMANA ATURAN PHK PEKERJA YANG MABUK DI TEMPAT KERJA?

ATURAN PHK PEKERJA YANG MABUK DI TEMPAT KERJA

Teori Hukum "Conditio Sine Qua Non"

TEORI CONDITIO SINE QUA NON

Undang-Undang Perseroan Terbatas - UU No. 40 Tahun 2007

Uu No 40 2007 Ttg Perseroan Terbatas

PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI PEKERJA

Undang – undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja

Pasal 28
Siapapun dilarang menghalang halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :
a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.
 
Sanksi :
Pasal 43
(1) Barang siapa yang menghalang halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.